Zona Integritas

Layanan Informasi Layanan Pengaduan SPBE SPIP Q&A

Public Service Notice

“Kami Sivitas Akademika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dengan ini menyatakan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“

Bandung, 5 Juli 2021
Dekan,Dr. Tutun Juhana, S.T., M.T.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang lansung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasaakan langsung oleh masyarakat.

Peraturan Kemenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Peraturan Kemenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

ZI WBK – STEI

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Pembangunan Zona Integritas

I. PEMENUHAN

1. Manajemen Perubahan

i. Penyusunan Tim Kerja
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas
iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

2. Penataan Tata laksana

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
iii. Keterbukaan Informasi Publik

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
ii. Pola Mutasi Internal
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
iv. Penetapan Kinerja Individu
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
vi. Sistem Informasi Kepegawaian

4. Penguatan Akuntabilitas

i. Keterlibatan Pimpinan
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

i. Pengendalian Gratifikasi
ii. Penerapan SPIP
iii. Pengaduan Masyarakat
iv. Whistle-Blowing System
v. Penanganan Benturan Kepentingan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

i. Standar Pelayanan
ii. Budaya pelayanan Prima
iii. Pengelolaan Pengaduan
iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

II. REFORM

1. Manajemen Perubahan

i. Komitmen dalam Perubahan
ii. Komitmen Pimpinan
iii. Membangun Budaya Kerja

2. Penataan Tata laksana

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

3. Penataan Sistem Manajemen SDMM

i. Kinerja Individu
ii. Assessment Pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai

4. Penguatan Akuntabilitas

i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
ii. Pemberian Reward and Punishment
iii. Kerangka Logis Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

i. Mekanisme Pengendalian
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
iii. Whistle-Blowing System

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi