Kolaborasi STEI ITB dan DPR RI dalam FGD Arah Pengaturan Satu Data Indonesia
Bandung, 19 Januari 2024 – Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) bekerja sama dengan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sukses mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Arah Pengaturan Satu Data Indonesia dalam Undang-Undang”. Acara ini berlangsung di Multipurpose Hall Gedung CRCS, ITB Kampus Ganesha, Bandung.
FGD ini dibuka dengan sambutan hangat dari Dr. Tutun Juhana, Dekan STEI ITB, yang hadir secara langsung. Dr. Inosentius Samsul, Kepala Badan Keahlian DPR RI, turut memberikan sambutan melalui kehadiran online. Acara semakin istimewa dengan adanya H. Agung Budi Santoso yang memberikan Keynote Speech yang memaparkan pentingnya integrasi data nasional.
Empat narasumber berkompeten turut berpartisipasi dalam diskusi ini. Mereka adalah Apriyani Dewi Azis, S.H., Perancang Perpu Ahli Muda, yang membahas tentang Pokok Pengaturan SDI; Ir. Windy Gambetta, M.BA., Akademisi dari STEI ITB, yang mengangkat isu SDM dan Sistem Pendukung; Yudi Purbosari, S.ST, M.T., Ketua IPDS BPS Provinsi Jawa Barat, yang berfokus pada Tata Kelola Data Statistik; serta Dr.-Ing Khafid dari Badan Informasi dan Geospasial, yang membahas tentang pentingnya integrasi data geospasial dalam sistem satu data Indonesia.
FGD ini menjadi wadah penting untuk membahas berbagai tantangan dan solusi terkait pengaturan satu data Indonesia, yang kini menjadi topik hangat di berbagai sektor. Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif, mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tata kelola data yang lebih baik dan terintegrasi.
Kegiatan ini menandai langkah signifikan dalam kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga legislatif, memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas kebijakan publik, khususnya dalam bidang pengelolaan data. Partisipasi aktif dari berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan pengaturan satu data di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
