Maklumat Pelayanan Publik
“Kami Sivitas Akademika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dengan ini menyatakan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang lansung dapat dirasakan oleh masyarakat.
Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasaakan langsung oleh masyarakat.
ZI WBK – STEI
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
I. PEMENUHAN
1. Manajemen Perubahan
i. Penyusunan Tim Kerja
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas
iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
2. Penataan Tata laksana
i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
iii. Keterbukaan Informasi Publik
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
ii. Pola Mutasi Internal
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
iv. Penetapan Kinerja Individu
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
vi. Sistem Informasi Kepegawaian
4. Penguatan Akuntabilitas
i. Keterlibatan Pimpinan
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
i. Pengendalian Gratifikasi
ii. Penerapan SPIP
iii. Pengaduan Masyarakat
iv. Whistle-Blowing System
v. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
i. Standar Pelayanan
ii. Budaya pelayanan Prima
iii. Pengelolaan Pengaduan
iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi
II. REFORM
1. Manajemen Perubahan
i. Komitmen dalam Perubahan
ii. Komitmen Pimpinan
iii. Membangun Budaya Kerja
2. Penataan Tata laksana
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
3. Penataan Sistem Manajemen SDMM
i. Kinerja Individu
ii. Assessment Pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai
4. Penguatan Akuntabilitas
i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
ii. Pemberian Reward and Punishment
iii. Kerangka Logis Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
i. Mekanisme Pengendalian
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
iii. Whistle-Blowing System
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
A. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
B. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
C. Proses Pembangunan Zona Integritas di ITB:
- Penerapan Program Pencegahan Korupsi
- Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam Pembangunan Zona Integritas
- Unit Pembangun Integritas (UPbI)
1. Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024
2. Panduan Agen Perubahan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Benturan Kepentingan dan Gratifikasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika