Informasi Publik

SekilasInformasi PublikPelayanan PublikPenjelasan Informasi

Sekilas Tentang Ketersediaan Informasi Publik

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika sebagai salah satu Badan Publik di Republik Indonesia wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketersediaan sarana-prasarana sistem informasi baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun digital dijamin oleh ITB sebagai bentuk keterbukaan institusi kepada masyarakat.

Pelayanan informasi publik mengacu pada regulasi yang berlaku secara nasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kantor STEI-ITB.

Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Tata Cara Permohonan Informasi

  1. Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada STEI-ITB, baik datang langsung secara lisan, melalui surat atau email ataupun telepon.
  2. Petugas Informasi menerima dan mencatat permohonan informasi yang diajukan pemohon (Pelayanan sesuai jam kerja yaitu, Senin-Jumat dari Jam 07.30 – 12.00 WIB 13.00- 16.30 WIB)
  3. Pemohon informasi harus mengisi form yang diberikan petugas informasi dan melampirkan identitas (Pemohon melampirkan KTP, organisasi dapat melalui surat resmi dari instansi dan/atau melampirkan akte pendirian organisasi).
  4. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti kepada pemohon bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.
  5. Petugas informasi akan menghubungi pemohon terkait ketersediaan informasi yang diminta.
  6. Jawaban permintaan informasi disampaikan.
Tata Cara Pengajuan Keberatan

  1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan ke Dekan STEI-ITB selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke kantor STEI ITB.
  2. Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi.
  3. Dekan selaku Atasan PPID STEI-ITB harus memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
  1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat STEI-ITB ke Dekan STEI-ITB melalui surat, fax, email, telepon, mengisi tautan form pengaduan atau datang langsung ke tempat kantor STEI-ITB.
  2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat STEI-ITB akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.
  3. Dekan akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum ITB untuk diproses melalui Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) ITB.

Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-224/01/05/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Profil STEI ITB
  1. Profil STEI ITB > lihat
  2. Alamat dan Kontak > lihat
  3. Visi & Misi > lihat
  4. Struktur Organisasi > lihat
  5. Tugas & Fungsi Satuan Kerja
  6. Profil Pimpinan > lihat
Agenda Kegiatan STEI ITB
  1. Agenda Kegiatan > lihat
  2. Berita > lihat
  3. Newsletter > lihat
Informasi Kinerja STEI ITB
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan STEI-ITB

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITB 2016
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITB 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja ITB

Laporan Aset dan Kekayaan STEI ITB

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Berikut adalah kategori informasi yang mencakup daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan beserta dokumen penjelas.

Dokumen Pendukung Kinerja Institusi
  1. SK PPID
  2. SK PPID Sekolah Ilmu dan Teknologi ITB
  3. SK Tugas, Pokok dan Fungsi Jabatan di Lingkungan Sekolah/Fakultas 2015
  4. Rencana Strategis STEI-ITB 2016-2020
Daftar Peraturan, Kebijakan dan Perjanjian Kerja Sama
  1. Daftar Surat Keputusan Dekan STEI-ITB
  2. Daftar Kerja Sama STEI-ITB
Surat Menyurat Pimpinan STEI-ITB
Surat Menyurat Pimpinan STEI-ITB
Data Perbendaharaan atau Inventaris
  1. Daftar Aset STEI-ITB
  2. Daftar Pengadaan STEI-ITB
Rencana Strategis dan Rencana Kerja STEI-ITB
Rencana Strategis dan Rencana Kerja STEI-ITB
Agenda Kerja Pimpinan
File Hardcopy tersedia di Sekretaris Pimpinan.
Penelitian di STEI-ITB
  1. Penelitian di STEI-ITB > lihat
  2. Daftar Publikasi > lihat
Peta/Denah Gedung STEI-ITB
Peta/Denah Gedung STEI-ITB
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/
Prosedur Permohonan
  1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada PPID STEI ITB secara tertulis atau tidak tertulis.
  2. STEI ITB akan mencatat identitas Pemohon Informasi Publik. Identitas meliputi nama, alamat, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta
  3. STEI ITB akan mencatat identitas Pemohon Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
  4. STEI ITB akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
  5. Permintaan informasi publik dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik.
  6. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, STEI ITB akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
    • Informasi yang diminta berada di bawah penguasaan STEI ITB ataupun tidak. Apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan STEI ITB dan STEI ITB mengetahui keberadaan informasi tersebut, STEI ITB akan memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta.
    • Penerimaan atau penolakan permintaan. Permintaan informasi akan ditolak jika informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
    • Informasi yang diminta diberikan secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada status informasi (dikecualikan/dirahasiakan atau dapat diakses oleh publik)
    • Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.
    • Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
  7. STEI ITB dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada STEI ITB diatur oleh Komisi Informasi.
Skema Tata Cara
ppid
Laporan Permohonan Informasi Publik
Laporan Akses Informasi Publik 2017

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

  • informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
  • informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
  • informasi mengenai laporan keuangan
  • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

 

B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta

Informasi yang dimaksud adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

 

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

  • daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
  • hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
  • rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
  • perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
  • informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
  • prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
  • laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

 

D. Informasi yang Dikecualikan dari Permohonan Informasi Publik

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
    2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
    3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
    4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya
    5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
    1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
    2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
    3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya
    4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer
    5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia
    6. sistem persandian negara
    7. sistem intelijen negara
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
    1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara
    2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan
    3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya
    4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti
    5. rencana awal investasi asing
    6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya
    7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
    1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional
    2. korespondensi diplomatik antarnegara
    3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan Internasional
    4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    1. riwayat dan kondisi anggota keluarga
    2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
    3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
    4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
    5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal
  • memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
  • informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

Sumber: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik